Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam penggusuran dan pembongkaran paksa warung-warung milik warga di kawasan Tanjung Aan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
“Komnas Perempuan menyerukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera menghentikan penggusuran, serta menjamin keselamatan dan perlindungan hak-hak dasar warga, khususnya perempuan dan anak,” kata Anggota Komnas Perempuan Dahlia Madanih di Jakarta, Sabtu.
Pihaknya juga meminta agar pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi yang bermakna, khususnya bagi perempuan yang sebagian besar merupakan pemilik warung-warung kecil di area tersebut.
Komnas Perempuan menilai kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses uji cermat tuntas (due diligence) dilakukan secara menyeluruh sebelum memulai program pembangunan.
Sementara Anggota Komnas Perempuan Sundari Waris menambahkan bahwa konsep awal pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ditujukan untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan dan bertujuan meningkatkan perekonomian daerah.
“Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan melibatkan partisipasi aktif dan bermakna masyarakat lokal dalam setiap proses pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika,” kata Sundari.
Sebelumnya, dilakukan pembongkaran dan penggusuran puluhan warung milik warga di kawasan Tanjung Aan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sejak Selasa (15/7).
Penggusuran tersebut merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh perusahaan swasta PT ITDC.
Pembongkaran warung melibatkan aparat gabungan.