Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil meminta proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik atau fitnah dengan terlapor selebgram Lisa Mariana, untuk dilanjutkan.
Apalagi, kata RK, penyidik Bareskrim Polri sudah memastikan tes DNA dirinya dengan anak Lisa Mariana tidak ditemukan kecocokan.
Oleh karena itu, RK mengaku sudah merasa lebih lega. Menurutnya, hasil tes DNA itu membuktikan Lisa Mariana sudah melakukan fitnah terhadap dirinya.
“Intinya agenda saya seperti itu secara umum saya juga sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah yaitu tes DNA,” ujar RK.
Ketua Umum Puspadaya Perindo, Sri Agustina Nadeak, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait mencuatnya salah satu kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) dan seorang dosen.
Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa lingkungan pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi ruang aman dan bermartabat, justru masih rentan terhadap praktik kekerasan seksual.
Kasus ini, ujar dia, menegaskan bahwa dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, harus mendapat perhatian serius dari Kemenristekdikti serta lembaga terkait lainnya.
“Kampus tidak boleh menjadi tempat subur bagi praktik pelecehan maupun kekerasan seksual. Sebaliknya, kampus harus berdiri sebagai ruang aman, berkeadilan, dan beretika bagi seluruh sivitas akademika, terutama perempuan dan kelompok rentan,” ujar Sri Agustina Nadeak, Kamis (28/8/2025).
Puspadaya Perindo mengutuk keras praktik relasi kuasa yang digunakan sebagai jalan untuk melakukan pelecehan seksual. Relasi kuasa antara rektor, dosen, maupun pihak berwenang di kampus terhadap mahasiswa atau staf merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang mencederai nilai-nilai pendidikan.
Kondisi terkini aksi demo di Gedung DPR/Foto: iNews
Dua lajur ruas Tol Dalam Kota menuju Cawang dan Slipi kembali dibuka usai aksi demonstrasi massa buruh hingga mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025). Kendati demikian, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto dari arah Cawang menuju Slipi masih ditutup hingga malam ini.
Berdasarkan informasi dari PT Jasamarga, arus lalu lintas Tol Dalam Kota KM 6-8 Semanggi mengalami kepadatan. Begitu pula arus lalu lintas dari KM 19-20 arah Bandara juga padat.
“19.02 WIB #Tol_DalamKota Kuningan KM 06 – Semanggi KM 08 PADAT, ada kegiatan penyampaian pendapat di jalan arteri depan Gedung MPR/DPR, jadi perhatian, mengurangi kecepatan. Simpang Susun Pluit KM 19 – KM 20 arah Bandara PADAT, kepadatan volume lalin,” cuit laman X @PTJasamarga.
“19.02 WIB #Tol_DalamKota Pejompongan KM 10 – Semanggi KM 08 PADAT, ada kegiatan penyampaian pendapat di jalan arteri depan Gedung MPR/DPR, jadi perhatian, mengurangi kecepatan. Kapuk KM 21 – Pluit KM 19 PADAT, kepadatan volume lalin arah Ancol,” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah akses keluar Tol Dalam Kota seperti Exit Pejompongan hingga GT Semanggi 1 dan 2 ditutup sementara.
“19.00 WIB #Tol_DalamKota Akses keluar Pejompongan KM 09+800 dari arah Semanggi DITUTUP SEMENTARA, ada kegiatan penyampaian pendapat di jalan arteri depan Gedung MPR/DPR. Harap gunakan jalur alternatif. 19.00 WIB #Tol_DalamKota Akses masuk GT Semanggi 1 dan Semanggi 2 arah Cawang DITUTUP SEMENTARA, ada kegiatan penyampaian pendapat di jalan arteri depan Gedung MPR/DPR. Harap gunakan jalur alternatif,” jelasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sekaligus menahan Hendarto (HD) selaku pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL), dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS) sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pemberian kredit ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,7 triliun.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan, Hendarto merupakan salah satu penerima manfaat kredit LPEI.
“KPK kembali menetapkan dan menahan satu orang tersangka yakni saudara HD selaku pemilik PT SMJL dan PT MAS pada grup PT BJU (Bara Jaya Utama) sebagai penerima manfaat kredit LPEI,” kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/8/2025).
Dalam praktiknya, Hendarto diduga bersekongkol dengan dua pejabat LPEI untuk mencairkan kredit untuk dua perusahaannya. Untuk PT SMJL, pihak kreditur diduga dengan sengaja mengabaikan ketentuan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang telah diatur dalam peraturan LPEI.
Sedangkan PT MAS, diketahui tidak layak mendapat pembiayaan sebesar USD50 juta lantaran diduga terjadi eksposur dana besar-besaran kepada grup PT BJU pada saat harga batu bara sedang mengalami penurunan yang berpotensi ketidakmampuan membayar kewajiban pinjaman.
Legislator Perindo Hima Domi Perjuangkan Aspirasi Warga Manggarai (foto: dok ist)
Kebutuhan akan akses jalan setapak, perbaikan bak penampung air minum dan drainase menjadi aspirasi utama warga Kampung Wae Buka, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Harapan itu disampaikan langsung kepada Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Manggarai, Hima Domi Antonius, dalam kegiatan reses yang berlangsung di Rumah Gendang Wae Buka, Minggu 24 Agustus 2025 lalu.
“Masyarakat setempat merasa puas atas kegiatan ini. Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Hima Domi Antonius yang duduk di Komisi C DPRD Kabupaten Manggarai.
Ratusan warga yang menghadiri kegiatan tersebut secara terbuka menyampaikan kebutuhan yang mereka anggap mendesak bagi kehidupan sehari-hari. Termasuk tokoh masyarakat setempat, Damianus Dandur, yang menyuarakan kebutuhan jalan setapak dan fasilitas air bersih.
Menanggapi itu, Hima Domi bertekad memperjuangkan dan mengawal usulan tersebut agar secepatnya terealisasi. “Saya siap memperjuangkan ke pemerintah daerah Kabupaten Manggarai,” katanya.
Selama ini, Wakil Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Manggarai ini dikenal vokal menyuarakan aspirasi masyarakat. Dia pun aktif turun ke masyarakat dengan berbagai kegiatan yang membantu dan membangun masyarakat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi
Ajakan itu banyak beredar melalui media sosial, bahkan menargetkan para pelajar dari sejumlah daerah seperti Cirebon, Purwakarta, Cianjur, Bekasi hingga Demak untuk ikut dalam aksi. Polda Metro menilai hal tersebut berbahaya karena tugas utama pelajar adalah belajar, bukan ikut turun ke jalan.
“Kami sangat memahami media sosial adalah ruang pribadi, tapi jangan digunakan untuk mengajak anak-anak ikut demo. Kasihan, tugas mereka adalah belajar,” tegasnya.
Untuk mencegah hal itu, Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari KPAI, dinas pendidikan, sekolah, hingga orang tua siswa. Upaya ini dilakukan agar pelajar terlindungi dari ajakan provokatif yang bisa merugikan masa depan mereka.
Ade Ary juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu di media sosial. “Mari gunakan media sosial untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai kita terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi
Polda Metro Jaya menyatakan ada pihak-pihak yang diduga melakukan provokasi dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI. Selain kelompok mahasiswa dan buruh yang menyampaikan pendapat secara tertib, ada pihak tak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi.
“Ada dua pihak yang kami hadapi hari ini. Yang pertama adalah saudara-saudara kita dari mahasiswa dan buruh yang sudah berkomunikasi aktif dan menyampaikan pendapat dengan baik. Namun ada juga pihak lain yang tidak bertanggung jawab, mencoba memprovokasi dan menyebarkan ajakan negatif,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis (28/8/2025).
Ajakan itu banyak beredar melalui media sosial, bahkan menargetkan para pelajar dari sejumlah daerah seperti Cirebon, Purwakarta, Cianjur, Bekasi hingga Demak untuk ikut dalam aksi. Polda Metro menilai hal tersebut berbahaya karena tugas utama pelajar adalah belajar, bukan ikut turun ke jalan.
“Kami sangat memahami media sosial adalah ruang pribadi, tapi jangan digunakan untuk mengajak anak-anak ikut demo. Kasihan, tugas mereka adalah belajar,” tegasnya.
Untuk mencegah hal itu, Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari KPAI, dinas pendidikan, sekolah, hingga orang tua siswa. Upaya ini dilakukan agar pelajar terlindungi dari ajakan provokatif yang bisa merugikan masa depan mereka.
Ade Ary juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu di media sosial. “Mari gunakan media sosial untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai kita terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 19.49 WIB, massa yang didominasi pelajar masih bertahan dan terus melawan barikade polisi yang dilengkapi mobil pengurai massa.
Sesekali, polisi memajukan pasukan sambil menembakkan gas air mata untuk memukul mundur sekaligus membubarkan massa yang bertahan di lokasi. Namun, upaya itu tak berhasil memukul mundur massa. Bahkan, kelompok pemuda lainnya terus berdatangan dari belakang.
Massa aksi terlihat menembakkan petasan ke arah polisi serta melempar batu dan bambu. Sejumlah peserta aksi juga meneriakkan ajakan kepada massa lainnya untuk terus bertahan hingga amunisi gas air mata habis.
Kelompok massa aksi juga terlihat membakar kayu dan sampah yang berserakan di beberapa titik lokasi. Massa lainnya membuat blokade menggunakan batu dan beton pembatas jalan.
Kelompok massa aksi juga terlihat membakar kayu dan sampah yang berserakan di beberapa titik lokasi. Massa lainnya membuat blokade menggunakan batu dan beton pembatas jalan.
Legislator Perindo Devie Honce berikan bantuan untuk korban banjir (foto: dok ist)
Anggota DPRD Kota Bitung, Sulawesi Utara, Devie Honce Barakati bergerak cepat membantu warga terdampak banjir di Kampung Pisang Lingkungan 1, RT 3, Kadoodan, Madidir, Bitung. Hujan deras yang mengguyur pada Minggu 24 Agustus 2025 tidak dapat lagi ditampung saluran air.
“Kita turut prihatin dengan bencana banjir yang dialami warga kampung Pisang, Kadoodan. Selain memberikan bantuan tanggap darurat berupa nasi kotak, kita menerima keluhan sehingga dapat mengetahui keperluan warga,” kata Devie, Kamis (28/8/2025).
Dalam dialog dengan masyarakat, mereka memerlukan bantuan perbaikan saluran air di sekitar rumah. “Kalau hujan turun meskipun hanya ringan, sudah tidak mampu untuk menampung air dan langsung meluap ke rumah,” ungkap Ketua DPD Partai Perindo Bitung ini mengutip aspirasi warga.
Keinginan masyarakat ini pun segera ditindaklanjuti oleh Devie. Dia akan berkomunikasi secepatnya dengan salah satu perusahaan untuk memperlebar saluran aliran air ke pantai.
“Saya juga akan menginformasikan dan minta Dinas Sosial untuk segera memberikan bantuan terhadap warga kampung pisang yang terdampak banjir. Begitu pula ke Kadis PU guna pemeliharaan dan renovasi drainase,” papar Devie yang juga aktif di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bitung ini.
Istana memastikan Presiden Prabowo Subianto merespons tuntutan buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Salah satu poin yang sudah disetujui adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan Dewan Kesejahteraan Buruh.
“Berkenaan dengan apa yang menjadi aspirasi teman-teman buruh, sesungguhnya kami terus berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan teman-teman buruh dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama berkenaan dengan masalah Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
