CALLING88

_{Mahasiswa RI di London (Foto: Biro Pers Setpres)}

Presiden Prabowo Subianto disambut hangat jajaran KBRI London dan mahasiswa Indonesia saat tiba di Hotel Raffles, London, Inggris, Senin 19 Januari 2026 waktu setempat. Para mahasiswa dibuat kagum dengan sikap Prabowo yang ramah dan rendah hati.

“Jujur, kami cukup kagum karena beliau sangat humble (rendah hati). Beliau juga menyapa dan menyalami banyak masyarakat, mulai dari tim KBRI sampai para mahasiswa,” kata Adhya, mahasiswi magister di University College London (UCL).

Adhya pun senang bisa ikut menyambut Presiden secara langsung. Apalagi, Presiden juga menerima sambutan tersebut dengan baik.

“Kami merasa senang karena bisa menyambut beliau secara langsung, dan beliau pun menyambut kami kembali dengan sangat baik,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo membuka peluang kerja sama dengan universitas-universitas Russell Group di Inggris demi membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi mahasiswa Indonesia. Adhya pun berharap kerja sama itu bisa memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia lainnya.

_{Daftar Saham Penghuni Top Losers, dari BBSS hingga RAJA}

 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham dengan penurunan pada perdagangan pekan ini, 12-15 Januari 2026.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, berbeda dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencetak rekor tertinggi sepanjang masa ke 9.075,406 dengan 1,55 persen dalam sepekan.

Peringkat pertama saham yang masuk penghuni top losers ditempati oleh saham PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS), terjun bebas sebesar 27,04 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp625 menjadi Rp456 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) yang menyusut 15,26 persen ke Rp805 dari posisi pekan sebelumnya di Rp950.

Berikut adalah daftar saham penghuni top losers sepekan berdasarkan statistik BEI, Jumat (16/1/2026):

https://outsidecontrol.com

^{Penumpang Stasiun Gambir}

Kepadatan penumpang menuju luar Jakarta tampak di peron keberangkatan di Stasiun Gambir pada hari libur Isra Mi’raj, Jumat (16/1/2026). Kondisi ini sejalan dengan data pihak PT KAI yang menunjukkan layanan keberangkatan per hari ini mencapai 11.264 penumpang di stasiun tersebut. 

Pantauan Okezone, sejumlah penumpang berbondong-bondong melewati pintu masuk keberangkatan. Masuk ke peron 4, tampak para penumpang menunggu kedatangan kereta, yang kebanyakan melayani tujuan sejumlah stasiun di Jawa Timur, seperti Stasiun Malang dan Stasiun Pasarturi Surabaya. 

Di antara penumpang terlihat sejumlah anak-anak, yang menandakan mereka mengisi hari libur ke luar kota. Koper dan bawaan para penumpang menghiasi pemandangan di peron stasiun tersebut.

Beberapa penumpang ada yang menjadwalkan jauh hari, tapi ada pula yang liburan dadakan. Seperti Pitoyo (62) dan keluarganya, yang baru memesan tiket pada pagi hari. Dia bersama istri dan dua anaknya berangkat ke Surabaya dengan unit kereta Sembrani. 

“Saya ke Surabaya dari Tangerang untuk liburan. Kembali lagi ke Tangerang Selasa (pekan depan),” kata Pitoyo sebelum keberangkatannya.

https://uniquepatterns.com

_{Buruh Tuntut Revisi UMP 2026, Pengusaha Singgung Daya Saing dan Lapangan Kerja}

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie buka suara soal gelombang protes dari kalangan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026.

Menurutnya, isu upah minimum merupakan persoalan kompleks yang bersentuhan langsung dengan daya tarik investasi Indonesia di kancah global.

Anindya mengakui bahwa persoalan besaran upah selalu memicu perdebatan antara pihak pengusaha dan pekerja.

“Kalau dari dunia usaha (masalah upah minimum) memang pasti selalu ada pro-kontra,” kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

“Tapi secara umum, yang paling penting adalah bagaimana daya saing Indonesia dibanding negara tetangga, baik bagi diri sendiri dan bagi foreign direct investment,” katanya.

Meskipun memahami aspirasi buruh akan kesejahteraan, Anindya mengingatkan bahwa dunia usaha memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan operasional dan iklim

investasi. Upah minimum hanyalah salah satu komponen dari keseluruhan beban biaya yang harus dikelola perusahaan.

“Tentunya UMP sangat penting, tapi juga sama pentingnya logistik, energi, dan lain-lain,” kata Anindya

kera4d

_{OJK Gugat Perdata Dana Syariah Indonesia}

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam menangani kasus gagal bayar yang melilit penyelenggara fintech lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan bahwa setelah menempuh berbagai jalur administratif dan pidana, OJK kini menyiapkan gugatan perdata sebagai langkah pamungkas untuk memastikan pengembalian dana para lender yang menjadi korban indikasi fraud.

“Terakhir sekali, kalau semua langkah-langkah komitmen tidak dipenuhi, kemudian upaya dari segi pidana tidak jalan atau ada permasalahan tidak tuntas dan seterusnya, harapan kami adalah tuntas. Senjata terakhir adalah kami bisa menggugat perdata dari sisi OJK. Tapi ini adalah last resort yang bisa kita lakukan,” ujar Agusman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR dikutip Jumat (15/1/2026).

Sebelum sampai pada rencana gugatan perdata, OJK telah melakukan serangkaian tindakan terukur. Sejak 13 Oktober 2025, OJK telah meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana perusahaan.

Dua hari berselang, tepatnya pada 15 Oktober 2025, otoritas resmi menyeret kasus ini ke ranah hukum melalui laporan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang saat ini statusnya telah naik ke tahap penyidikan.

“Di tanggal 15 Oktober kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini,” katanya.

Kera4d

_{RUU Perampasan Aset}

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan mengatur dua mekanisme perampasan. Salah satunya, perampasan dapat dilakukan tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Hal itu terungkap dalam laporan penyusunan naskah akademik (NA) RUU Perampasan Aset yang dipaparkan Badan Keahlian DPR RI kepada Komisi III DPR RI pada Kamis 15 Januari 2026.

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi, menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan mengatur dua konsep model perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

“Conviction based forfeiture, di mana perampasan aset dilakukan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana,” kata Bayu dalam paparannya.

Sementara itu, untuk non-conviction based forfeiture, perampasan aset dimungkinkan dilakukan meskipun pelaku tidak atau belum diproses secara pidana, dengan syarat dan kriteria tertentu.

“Jadi, kita mengadopsi dua konsep ini. Untuk conviction based forfeiture sebenarnya sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita, hanya saja masih tersebar di berbagai undang-undang,” ujarnya.

_{Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.}

Jaksa Korea Selatan menuntut hukuman mati untuk mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang diadili atas tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer tahun 2024. Jaksa menyebut Yoon sebagai “dalang pemberontakan” dan menuduhnya telah merencanakan langkah tersebut setahun sebelumnya.

Dalam argumen penutup di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Selasa (13/1/2026), jaksa khusus mengatakan penyelidikan menemukan bukti bahwa Yoon, 65 tahun, telah merancang skema sejak 2023 untuk merebut kendali fungsi negara.

Yoon membantah tuduhan tersebut, bersikeras bahwa ia berada dalam wewenangnya sebagai presiden untuk mendeklarasikan darurat militer, dengan alasan kebuntuan legislatif dan dugaan “pemberontakan” yang direncanakan oleh kekuatan pro-Pyongyang di dalam oposisi politik, demikian dilansir RT.

Keadaan darurat militer yang dideklarasikan pada Desember 2024 memicu protes publik segera dan dibatalkan oleh parlemen dalam waktu sehari.

Deklarasi mengejutkan itu—penggunaan darurat militer pertama di Korea Selatan sejak 1980—menjerumuskan negara ke dalam krisis konstitusional ketika ratusan pasukan bersenjata dimobilisasi dan dikirim ke lembaga-lembaga negara utama, termasuk Majelis Nasional, tampaknya untuk mendahului wewenang parlemen dan menghalangi anggota parlemen bersidang.

_KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rekaman CCTV hingga valuta asing (valas) atau mata uang asing. Sitaan itu hasil dari penggeledahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara (Jakut) pada Senin 12 Januari 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara yang dimaksud.

Penyidik juga mengamankan dan menyita barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop, serta media penyimpanan data terkait perkara yang juga disita dalam penggeledahan tersebut,” kata Budi, Selasa (13/1/2026).

“Selain itu, barang bukti uang tunai dengan mata uang asing (valas) juga diamankan dan disita penyidik dalam penggeledahan kali ini,” sambungnya.

Budi menjelaskan, penggeledahan berlangsung sejak pukul 11.00 sampai dengan 22.00 WIB. Dari kegiatan ini, penyidik juga menyita dokumen pajak salah satu perusahaan.

_{Jubir KPK Budi Prasetyo}

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), di antaranya menangkap pegawai Kantor Pajak Jakarta Utara (Jakut). Operasi senyap ini dilakukan pada Jumat 9 Januari 2026 malam.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan dalam OTT ini pihaknya turut menyita sejumlah barang bukti, seperti uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing (valas). Ia mengungkapkan, nilai barang bukti yang disita mencapai miliaran rupiah

“Barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini dalam bentuk uang, baik rupiah maupun mata uang asing, dan juga logam mulia. Ya, nilainya mencapai sekitar Rp6 miliar,” kata Budi, Sabtu (10/1/2026).

Diketahui, dalam OTT ini KPK menangkap delapan orang yang terdiri dari empat pegawai kantor pajak dan empat pihak swasta.

“Saat ini, para pihak yang diamankan masih terus dilakukan pemeriksaan secara intensif pada tahap penyelidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan operasi senyap ini terkait suap pengurangan nilai pajak. “Suap terkait pengurangan nilai pajak,” kata Fitroh, Sabtu.

^{Presiden Prabowo beri penghargaan ke Ketum GP Ansor Addin Jauharudin (Foto: Ist/Arie Dwi Satrio)}

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan kepada Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, terkait panen raya dan swasembada pangan. Addin dinilai telah berdedikasi dan berkontribusi melalui GP Ansor dalam meningkatkan swasembada pangan nasional 2025.

Penghargaan dari Presiden Prabowo tersebut diterima langsung oleh Addin saat kegiatan panen raya dan pengumuman swasembada pangan di halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026. 

Addin menjelaskan penghargaan tersebut sejatinya bukan ditujukan secara personal, melainkan untuk GP Ansor sebagai lembaga. Menurutnya, gerakan ini mampu mendorong keterlibatan anak muda di daerah agar aktif berperan dalam pembangunan ekonomi berbasis pangan.

“Secara garis besar, ide ini dicetuskan pada Hari Lahir Ansor ke-91 di Banyumas dan secara solid digerakkan melalui 100.000 Banser Patriot Ketahanan Pangan. Sebagai bagian dari masyarakat yang tumbuh di desa-desa, sawah adalah halaman kader,” kata Addin melalui keterangan resminya, Kamis (8/1/2026).

“Melalui gerakan ini, kami melihat keterlibatan anak muda dalam bidang pangan untuk membantu pembangunan ekonomi daerah kian meningkat,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keterlibatan kader di sektor pangan juga memberikan dampak ekonomi, baik bagi kesejahteraan kader maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan di desa.

“Hampir di daerah-daerah memiliki struktur Patriot Ketahanan Pangan. Selain beras atau padi, mereka bergerak di bidang pangan sesuai varietas lokal masing-masing. Sekarang juga melebarkan sayap ke sektor peternakan ayam broiler, seperti yang dilakukan di Subang kemarin. Upaya ini kami orientasikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” lanjutnya.