Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menelusuri dan melakukan validasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) yang disebut terlibat dalam transaksi judi online. Langkah ini dilakukan setelah PPATK mengungkap lebih dari 571 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi daring dengan nilai transaksi mencapai Rp957 miliar.
“Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali: datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan,” kata Puan, Jumat (11/7/2025).
Puan menekankan, data PPATK harus dijadikan dasar awal dalam melakukan verifikasi, bukan langsung digunakan untuk mengambil keputusan pemotongan bansos.
“Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan,” sebutnya.
Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan,” imbuh Puan.