KAI Tanjungkarang lakukan penyesuaian perjalanan KA

KAI Tanjungkarang lakukan penyesuaian perjalanan KA

Arsip foto – Penumpang Kereta Api turun di stasiun Tanjungkarang Bandarlampung

PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberlakukan penyesuaian perjalanan kereta Grafik Perjalanan KA (Gapeka) mulai 1 Februari mendatang.

“Pada Gapeka 2025, enam perjalanan KA di Divre IV Tanjungkarang yaitu KA Rajabasa relasi Tanjungkarang – Kertapati PP dan KA Kualastabas relasi Tanjungkarang – Baturaja PP akan mengalami penyesuaian waktu kedatangan,” kata Manager Humas Divre IV Tanjungkarang Azhar Zaki Assjari, di hubungi di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan, perubahan Gapeka 2025 merupakan bagian dari upaya KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meningkatkan layanan transportasi kereta api di Indonesia.

“Beberapa peningkatan yang dilakukan meliputi peningkatan keselamatan, keandalan prasarana dan sarana, kecepatan perjalanan, serta kapasitas angkut,” kata dia.

Zaki menyampaikan bahwa penyesuaian waktu kedatangan enam KA yang dilakukan penyesuaian yakni KA Rajabasa keberangkatan pukul 08.30 WIB dari Tanjungkarang akan tiba di Stasiun Kertapati pukul 17.50 WIB yang pada Gapeka 2023 tiba pukul 18.00 WIB.

“KA Rajabasa keberangkatan pukul 08.30 WIB dari Stasiun Kertapati akan tiba di Stasiun Tanjungkarang pukul 18.15 WIB yang pada Gapeka 2023 tiba pukul 18.15 WIB. KA Kualastabas keberangkatan pukul 06.30 WIB dari Stasiun Tanjungkarang akan tiba di Stasiun Baturaja pukul 11.50 WIB yang pada Gapeka 2023 tiba pukul 12.05 WIB,” kata dia.

Kemudian, lanjut dia, KA Kualastabas keberangkatan pukul 13.30 WIB dari Stasiun Tanjungkarang akan tiba di Stasiun Baturaja pukul 18.55 WIB yang pada Gapeka 2023 tiba pukul 19.05 WIB. KA Kualastabas keberangkatan pukul 06.30 WIB dari Stasiun Baturaja akan tiba di Stasiun Tanjungkarang pukul 12.15 WIB yang pada Gapeka 2023 tiba pukul 12.15 WIB.

“Terakhir KA Kualastabas keberangkatan pukul 14.00 WIB dari Stasiun Baturaja akan tiba di Stasiun Tanjungkarang pukul 19.40 WIB yang pada Gapeka 2023 tiba pukul 19.40 WIB,” kata dia.

Ia menambahkan, selain penyesuaian pada jam kedatangan, pada KA Kualastabas relasi Tanjungkarang – Baturaja juga mengalami penambahan stasiun yang melayani naik turun penumpang di Stasiun Tulungbuyut dan Stasiun Negeri Agung.

“Sedangkan Stasiun Giham yang sebelumnya melayani naik turun penumpang, pada Gapeka 2025 sudah tidak lagi melayani naik turun penumpang,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pada KA Rajabasa relasi Tanjungkarang – Kertapati PP juga mengalami perubahan pada Gapeka 2025 dimana Stasiun Blambangan Pagar, Pagar Gunung, dan Gedung Ratu tidak melayani naik turun penumpang.

“Sementara itu, seiring dengan telah selesainya finalisasi Gapeka 2025, penjualan tiket kereta api antarkota untuk perjalanan di bulan Februari 2025 sudah dapat dilakukan secara bertahap,” kata dia.

Ia pun mengingatkan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mulai periode 1 Februari 2025, dapat melakukan pemesanan tiket pada aplikasi Access by KAI, situs kai.id, maupun seluruh channel penjualan tiket yang bekerja sama secara resmi.

“KAI mengimbau kepada pelanggan dengan keberangkatan 1 Februari 2025 dan seterusnya untuk memperhatikan kembali jadwal yang tertera pada tiket terkait dengan adanya penerapan Gapeka 2025. KAI berharap inovasi yang dihadirkan melalui Gapeka 2025 dapat meningkatkan kualitas perjalanan kereta api secara menyeluruh,” kata dia.

Menpora sebut kejuaraan dunia di Toba pacu pertumbuhan pariwisata

Menpora sebut kejuaraan dunia di Toba pacu pertumbuhan pariwisata

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (15/1/2024).

 Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengatakan ajang kejuaraan level dunia yang digelar di wilayah Toba, Sumatera Utara, telah memacu pertumbuhan sektor pariwisata di daerah setempat.

“Kami melihat dampak untuk wilayah sekitar Toba sekarang sangat masif. Investasi untuk hotel juga sekarang sangat banyak sampai ke kuliner dan turis mancanegara juga naik,” kata Dito Ariotedjo kepada awak media di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan peran Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia terhadap pembangunan di wilayah yang menjadi lokasi kegiatan.

Dito menyebutkan, kejuaraan dunia yang digelar di wilayah Toba seperti F1 Powerboat World Championship dan Aquabike telah berdampak terhadap pembangunan sektor pariwisata di wilayah setempat.

Ke depan, kata dia, akan digelar pula ajang balap mobil World Rally Championship (WRS) di Toba yang ditargetkan akan digelar pada 2026.

Ajang WRS dipastikan akan digelar di Indonesia karena telah dilakukan penandatangan kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) atau Indonesia Sport Promotor (Inaspro) Bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI), serta WRS Promoter.

Dito mengatakan, ajang WRS tersebut juga akan memacu pertumbuhan pariwisata karena WRS merupakan olahraga motosport terbesar kedua di dunia di bawah Formula 1.

Jadi ini akan sangat baik, baik untuk promosi Indonesia di dunia,” ujarnya.

Dito mendukung penuh peran Indonesia sebagai tuan rumah ajang WRS karena akan memberikan banyak dampak langsung bagi Indonesia. Selain sektor pariwisata, ajang tersebut juga akan memajukan olahraga motosport Indonesia.

Apalagi, kata dia, pihak WRS Promoter juga memberikan kesempatan kepada pembalap muda Indonesia untuk mengikuti magang di tim atau perusahaan manufaktur yang menjadi mitra mereka.

Selain itu, ada program khusus bagi pembalap wanita untuk berkompetisi pada ajang WRC tingkat junior sehingga menjadi kesempatan bagi para pembalap muda Indonesia untuk berkiprah di level dunia.

Menpora Dito dukung akselerasi pembinaan talenta muda sepak bola

Menpora Dito dukung akselerasi pembinaan talenta muda sepak bola

Ilustrasi – Sepak bola.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mendukung penuh akselerasi pembinaan talenta muda sepak bola Indonesia setelah dia menerima tim Korea-Korea Selecao (KKS) di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa.

KKS mendapatkan pengalaman berharga saat menjalani program di Portugal. Hasilnya, dua pemain KKS yaitu Fadil Agha Atalla dan Mufid Zainun mendapatkan panggilan pemusatan latihan timnas Indonesia U-17 yang nantinya akan berlaga di Piala Asia U-17 2025.

“Ya bagus ini, kami dukung lah. Langsung saja nanti dikomunikasi lebih lanjut,” kata Dito merespons hal tersebut seraya memberikan apresiasi atas hal-hal yang sudah dilakukan KKS selama ini, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Selasa.

Sementara itu, Kepala Komunikasi KKS Arie Putra menyampaikan maksudnya membuat program pencarian bakat untuk para pesepak bola U-15 di Jawa Tengah.

KKS menjaring bakat pemain muda dengan proses seleksi dari enam karesidenan (35 kabupaten/kota).

Nantinya, tujuh pemain KKS juga dijadwalkan akan kembali ke Portugal. Mereka akan mengikuti serangkaian uji coba dalam waktu dekat.

“Sebenarnya ini tindak lanjut dari apa yang kami kerjakan selama tiga bulan belakang. Pemain yang lolos seleksi dan seleksi mendapatkan kesempatan menimba ilmu di Portugal, di sana berlatih dan bertanding,” ujar Arie.

Dikutip dari Instagram resmi KKS, mereka akan melakukan uji coba melawan timnas Indonesia U-17 yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Bandung. Rencananya, pertandingan ini akan dimainkan pada Jumat (17/1).

PDIP: Ucapan terima kasih Megawati ke Prabowo tunjukkan kenegarawanan

PDIP: Ucapan terima kasih Megawati ke Prabowo tunjukkan kenegarawanan

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah (kedua kiri) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri

 Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menilai ucapan terima kasih Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemulihan nama baik Presiden Pertama RI Soekarno menunjukkan sikap kenegarawanan.

“Kenegarawanan Presiden Prabowo dan Ibu Mega patut kita contoh dan teladani sebagai mata air dalam membangun peradaban politik yang kering akhir-akhir ini,” kata Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Megawati singgung pihak yang ingin jadi Ketum PDIP jelang Kongres VI

Megawati singgung pihak yang ingin jadi Ketum PDIP jelang Kongres VI

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

 Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan ada pihak yang ingin menyasar kursi ketua umum partai berlambang kepala banteng itu menjelang Kongres VI PDIP.

Megawati pun menyinggung istilah atau frasa Italia ‘vivere pericoloso‘ atau tahun menyerempet bahaya. Namun, dia mengingatkan bahwa partainya telah terbiasa melewati sejumlah ujian sejak zaman Orde Baru.

“Berbagai ujian menjelang Kongres VI itu sudah mulai nampak, hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak zaman Orde Baru,” kata Megawati saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT Ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat.

Ia pun menilai apa yang terjadi saat ini ibarat senam politik, di mana senam itu beraturan dan berirama. Meski begitu, Ketua Dewan Pengarah BRIN ini mengibaratkan politik sebagai pencak silat.

“Terkadang senam itu kalau perlu, kalau senam kan teratur, satu, dua, tiga, empat, gitu toh. Tapi kalau sudah pencak silat tidak boleh ketahuan dong, yang mana mau dibeginikan,” ujar Megawati sambil menunjukkan gerakan silat.

Megawati lalu membahas permintaan para kader yang menginginkan dirinya kembali menjadi Ketua Umum PDIP periode 2025-2030.

Dia pun berkelakar dirinya enggan memenuhi permintaan itu jika para kader tidak solid dan tidak memiliki semangat yang sama.

Kendati demikian, dirinya lantas melanjutkan bahwa apabila ia tak mau ditetapkan lagi sebagai ketua umum, ada pihak yang diam-diam mengincar posisinya.

“Katanya minta saya (jadi) ketua umum lagi, ketum lagi tapi, nek anak buahku ngene wae, emoh (kalau anak buah saya seperti ini, tidak mau),” ujar Megawati.

“Tapi terus ada yang kepengin (jadi ketum PDIP), ha-ha, gila,” sambungnya sembari tertawa.

Putri Proklamator Bung Karno ini pun menanyakan kepada para jajaran DPP Partai yang hadir di lokasi HUT.

“Mau tidak sama yang kepengin itu?” tanya Megawati.

“Tidak,” jawab para elite PDIP.

“Ayo, gitu aja ada yang di sana tidak ngomong, berarti dia mau, gila deh,” pungkas Megawati.

Korlantas cek soal patwal mobil RI 36 yang tunjuk sopir taksi

Korlantas cek soal patwal mobil RI 36 yang tunjuk sopir taksi

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso. 

 Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyatakan akan mengecek soal video viral seorang petugas patwal (patroli dan pengawalan) untuk mobil berplat nomor RI 36, yang menunjuk-nunjuk sopir taksi.

“Nanti kita lihat laporannya seperti apa. Nanti kita cek dulu, kita lihat pelanggarannya seperti apa,” kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso ketika dihubungi awak media di Jakarta, Jumat.

Dirinya mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan mengenai video tersebut.

“Sementara saya belum dapat laporan dari Kasubditwal. ‘Kan petugasnya ada yang dari Korlantas, ada yang dari Polda Metro Jaya. Kita pastikan dulu,” ujarnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tindakan menunjuk-nunjuk tersebut bukanlah perbuatan yang pantas dilakukan oleh petugas patwal.

“Namanya pengawalan, pasti semua kita latih, kita tes seluruh petugasnya itu. Petugas pengawalan itu tidak boleh menunjuk-nunjuk arogan seperti itu,” ucapnya.

Diketahui, viral sebuah video di media sosial X yang menggambarkan seorang petugas patwal yang menunjuk-nunjuk seorang sopir taksi.

Dalam video tersebut, seorang petugas patwal yang mengawal mobil dengan plat nomor RI 36, membuka jalan di tengah kondisi lalu lintas yang sedang padat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Lalu, sebuah taksi berhenti lantaran ada truk yang berhenti di depannya. Ketika hendak pindah jalur, taksi itu tertahan karena ada mobil pada jalur yang ingin ditempati.

Akibatnya, taksi tersebut menghalangi petugas patwal yang sedang berusaha membuka jalan. Karena terhalang, petugas itu menunjuk-nunjuk sopir taksi tersebut.

Investasi Apple dan harga diri bangsa

Investasi Apple dan harga diri bangsa

Arsip foto – Vice President of Global Policy Apple Nick Amman (kedua kanan) berjalan keluar usai melakukan pertemuan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (7/1/2025)

 Pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan produk telepon pintar (smartphone) iPhone 16 buatan perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat, yakni Apple, tidak boleh masuk ke pasar domestik.

Larangan berjualan secara resmi tersebut dikarenakan Apple belum memperpanjang sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat mutlak bagi seluruh produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) untuk bisa memasarkan produknya di Tanah Air

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri, ada tiga skema investasi yang bisa diambil oleh para produsen HKT untuk mendapatkan sertifikasi TKDN supaya dapat menjual produknya secara legal.

Skema pertama yakni pembangunan fasilitas produksi atau manufaktur yang berkaitan langsung dengan komponen HKT, skema kedua yakni pembuatan aplikasi (software) di dalam negeri, dan skema ketiga yakni inovasi dengan mengedepankan riset dan pengembangan (RnD).

Selama ini, Apple dapat menjual semua produk telepon pintarnya di Indonesia dengan melakukan investasi pada skema ketiga yaitu inovasi berupa pembangunan Apple Academy

Karena Apple mengambil skema itu, Apple juga berkewajiban melakukan perpanjangan sertifikasi TKDN setiap tiga tahun.

Terhitung sudah ada empat Apple Academy di Tanah Air, yakni Apple Developer Academy di Binus BSD, Tangerang; Apple Academy di Universitas Ciputra, Surabaya; Apple Developer Academy di Infinite Learning, Batam; serta Apple Academy di Bali.

Harga diri bangsa

Dalam proses perpanjangan sertifikasi TKDN periode 2024–2026 yang ditujukan supaya bisa menjual produk iPhone 16 di Indonesia, awalnya pihak Apple mengirimkan proposal sebesar 100 juta dolar AS atau Rp1,62 triliun kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Namun setelah dikaji dengan teliti, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan proposal yang diajukan oleh pihak Apple tidak sesuai dengan perhitungan teknokratis dengan mengedepankan empat prinsip berkeadilan.

Empat prinsip itu antara lain perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia, perbandingan investasi jenama handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) lain yang ada di tanah air, penciptaan nilai tambah serta penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja dari realisasi investasi yang dihasilkan.

Nilai yang dikucurkan oleh Apple tidak sebanding dengan apa yang didapatkan perusahaan tersebut dari hasil penjualannya di Indonesia.

Misalnya, pada tahun 2023, Apple berhasil menjual produk iPhone sebanyak 2,61 juta unit dengan pendapatan lebih dari Rp30 triliun per tahun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa penjualan terbesar perusahaan asal AS itu di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Apabila dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN lain, Apple justru menggelontorkan dana yang lebih besar. Seperti di Vietnam, perusahaan itu berinvestasi sebesar 15,84 miliar dolar AS atau Rp252 triliun yang berimplikasi pada pembukaan lapangan pekerjaan hingga 200.000 orang.

Padahal produk yang dijual di Vietnam hanya 1,43 juta unit atau selisih 1,18 juta unit dari yang perusahaan tersebut dapat di Tanah Air.

Setelah proposal 100 juta dolar AS ditolak oleh Kemenperin, pemerintah mengundang pihak Apple pusat untuk melakukan negosiasi perpanjangan TKDN secara langsung.

Pada 7 Januari, perwakilan Apple yakni Vice President of Global Policy Apple Nick Amman tiba di Indonesia untuk melangsungkan negosiasi dengan Kemenperin, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dengan negosiasi yang dilakukan bersama Kemenperin, pihak Apple fokus membahas perpanjangan sertifikasi TKDN, sedangkan dengan pihak BKPM, Apple melakukan pembahasan terkait rencana investasinya di Indonesia.

Dari hasil negosiasi tim teknis, pemerintah memberikan counter proposal untuk Apple dikarenakan rencana penanaman modal yang diajukan masih belum sesuai dengan empat prinsip berkeadilan yang ditetapkan.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bachtiar Rifai menyebut, idealnya investasi Apple di Indonesia minimal satu per tiga dari total investasi yang digelontorkan perusahaan itu di Vietnam, atau sekitar 5 miliar dolar AS.

Meski demikian, perusahaan tersebut sudah menyampaikan komitmennya untuk membangun fasilitas produksi aksesoris AirTag di Batam kepada BKPM dengan nilai investasi 1 miliar dolar AS atau Rp16,2 triliun.

Apabila merujuk pada Permenperin Nomor 29 Tahun 2017, rencana penanaman modal yang dilakukan oleh Apple tidak masuk dalam kategori skema perpanjangan TKDN manapun.

Hal ini karena AirTag merupakan aksesoris yang tidak melekat langsung atau menjadi bagian komponen utama dari telepon genggam.

Oleh karena itu, negosiasi antara Kemenperin dan Apple untuk mendapatkan sertifikasi TKDN terus berlanjut.

Pemerintah tidak menetapkan batas waktu dalam proses negosiasi, karena menginginkan perusahaan itu menggelontorkan dana yang sesuai dari apa yang didapat.


Ancaman sanksi

Selain mempunyai kewajiban untuk melakukan perpanjangan sertifikasi TKDN, Apple juga memiliki sisa utang investasi sebesar 10 juta dolar AS atau Rp162 miliar yang berasal dari komitmen perpanjangan TKDN periode 2020–2023.

Tentunya, pemerintah Indonesia menagih utang tersebut dan Apple berjanji akan membayarnya.

Supaya komitmen pembayaran utang benar-benar direalisasikan, Indonesia menunjuk pihak ketiga untuk melakukan asesmen dokumen pelunasan utang, serta akan melakukan audit ke semua Apple Academy.

Sejak tahun 2018–2023 atau selama tujuh tahun, Indonesia menilai perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu kurang patuh dalam menerapkan skema inovasi perpanjangan TKDN.

Itu karena Apple baru melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), yang belum mencakup penelitian dan pengembangan.

Apabila Apple tidak segera melakukan RnD dan membayar utang, sanksi berupa pencabutan nilai TKDN bagi produk-produknya bakal mengintai.

Alotnya negosiasi dan tegasnya pemerintah, menandakan bangsa Indonesia bukan merupakan negara yang bisa didikte oleh siapapun. Apalagi oleh sebuah perusahaan.

Dengan mengedepankan prinsip keuntungan terbesar bagi masyarakat, pemerintah berharap realisasi investasi yang digelontorkan oleh Apple dapat membantu meningkatkan perekonomian negara.

Menteri ATR dan Menteri Koperasi bantah sebagai pengguna pelat RI 36

Menteri ATR dan Menteri Koperasi bantah sebagai pengguna pelat RI 36

Tangkapan layar video yang diunggah pengguna X @Boediantar4 menampilkan iring-iringan kendaraan mobil dinas RI 36

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membantah keduanya sebagai pengguna pelat mobil dinas RI 36.

Dua menteri itu sebelumnya disebut-sebut oleh beberapa warganet sebagai pengguna mobil berpelat dinas RI 36.

“Mobil pelat nomor RI 36 bukan milik saya karena saya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia menggunakan pelat nomor RI 27 (titik) 9, dan mobil saya berwarna putih,” kata Budi Arie dalam video klarifikasinya yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mengingatkan kepada siapa pun pengguna pelat RI 36 untuk bijak menggunakan fasilitas negara.

“Siapa pun pemilik pelat nomor itu saya harapkan bisa menggunakan fasilitas negara untuk mengabdi pada kepentingan rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat karena pemerintahan ini berasal dari rakyat. Pemerintahan ini lahir dari kehendak rakyat,” kata Budi Arie.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri ATR Nusron Wahid mengatakan bahwa pelat dinasnya saat ini adalah RI 26.

“Pelat nomor yang kami terima dari Sekretariat Negara RI 26. Itu pun jarang saya pakai. Saya lebih sering mengendarai mobil dengan pelat nomor B-8588-ZZH,” kata Nusron dalam unggahan di akun media sosial pribadinya, Jumat.

Video yang menampilkan iring-iringan kendaraan pejabat berpelat nomor RI 36 viral di beberapa platform media sosial dan menjadi sorotan publik.

Dalam video itu, aksi petugas patroli dan pengawalan (patwal) saat membuka jalan untuk mobil berpelat RI 36 menjadi sasaran kritik banyak pengguna media sosial.

Petugas patwal tersebut, sebagaimana ditampilkan dalam video yang viral itu, menunjuk-nunjuk sopir taksi yang menghalangi iringan-iringan kendaraan.

Taksi itu hendak pindah jalur, tetapi tertahan karena lalu lintas yang padat. Dia akhirnya menghalangi iring-iringan kendaraan mobil pejabat RI 36 yang berusaha melintas di tengah-tengah jalur.

Siapa saja negara anggota BRICS? Simak daftarnya!

Siapa saja negara anggota BRICS? Simak daftarnya!

BRICS illustration. Kemitraan strategis BRICS.

– Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025 dan tergabung bersama sembilan negara anggota lainnya beserta delapan negara mitra.

BRICS sendiri merupakan asosiasi negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat. BRICS awalnya beranggotakan empat negara yaitu Brazil, Russia, India, dan China sesuai namanya yang berasal dari singkatan negara-negara tersebut pada tahun 2006.

Penggunaan nama BRICS baru digunakan saat Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010 melalui undangan.

Pada KTT BRICS 2023, organisasi ini memutuskan untuk memperluas keanggotaan mereka. Empat negara Timur Tengah dan Afrika akhirnya bergabung pada 2024.

Negara anggota BRICS

Berikut daftar negara anggota BRICS

  1. Brasil
  2. Rusia
  3. India
  4. China
  5. Afrika Selatan
  6. Mesir
  7. Etiopia
  8. Iran
  9. Uni Emirat Arab (UEA)
  10. Indonesia

Negara mitra BRICS

Sedangkan untuk anggota negara mitra berjumlah delapan negara, di antaranya:

  1. Belarus
  2. Bolivia
  3. Kazakhstan
  4. Kuba
  5. Malaysia
  6. Thailand
  7. Uganda
  8. Uzbekistan

Perbedaan antara negara mitra dan negara anggota adalah partisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi dan keikut sertaan dalam merumuskan keputusan penting terkiat ekonomi, tata kelola internasional, dan strategi politik yang hanya dapat dilakukan negara anggota.

Negara anggota juga dapat melakukan keuntungan dalam hal ekonomi dan perdagangan dalam hal investasi dan kolaborasi serta perjanjian perdagangan istimewa.

Bergabung sebagai anggota BRICS juga dapat meningkatkan citra suatu negara sekaligus memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan terkait isu-isu global, seperti reformasi keuangan, perubahan iklim, dan negosiasi politik.

Di sisi lain, peran sebagai mitra bersifat kolaboratif tanpa memiliki otoritas penuh. Keterlibatan mitra lebih fleksibel dan tidak disertai tanggung jawab sebesar anggota tetap.

Negara mitra dapat menjalin kerja sama dengan anggota BRICS dalam isu tertentu, seperti perdagangan atau penelitian, tanpa terikat pada komitmen politik.

Megawati berterima kasih kepada rakyat dan Prabowo luruskan sejarah Soekarno

Megawati berterima kasih kepada rakyat dan Prabowo luruskan sejarah Soekarno

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025)

 Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto terkait Surat Penegasan Pimpinan MPR RI atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.

Megawati mengatakan pencabutan surat tersebut merupakan kado bagi HUT ke-52 PDIP.

“Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, HUT ke-52 PDIP ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Pertama Bung Karno,” kata Megawati saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan pimpinan MPR juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum.

“Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama, ya. Untung keluargaku itu sabar,” ujarnya.

Presiden ke-5 RI ini berharap peristiwa politisasi kasus seperti yang menimpa ayahnya itu tidak terjadi lagi.

Megawati menyebutkan hal ini adalah momentum untuk terus terang, apabila salah maka harus diakui salah; dan apabila benar maka harus berani mengakui benar.

“Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024,” jelas Megawati.

Ia menambahkan bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

“Karena itulah juga, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di mana pun kalian berada ada pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” ucap Megawati sambil terisak menangis.

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI,” tambah Megawati.

Megawati berharap kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato Guntur Soekarnoputra pada 9 September 2024 di Gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Sang Proklamator pada masa itu.

Menurutnya, yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik sebagai seorang Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia.

Dia juga mengajak semua pihak mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut agar semua lembaran kelam sejarah bangsa tidak terulang lagi.

“Semua demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu, tetapi bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya, dan abadi sepanjang masa,” pungkasnya.