CALLING88

^{_{Ilustrasi – Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron}}

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan bahwa kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mempengaruhi kebijakan perekonomian global.

“Sebagai salah satu contohnya adalah bagaimana tarif yang dikenakan kepada Meksiko dan juga Kanada dan juga China ini akan berpotensi berdampak kepada perekonomian Amerika Serikat itu sendiri. (Ini) berpotensi adanya inflasi, berpotensi ada penurunan dari daya beli masyarakatnya, ketidakpastian iklim bisnis dengan adanya hambatan perdagangan di masa depan, dan juga tarif balasan dari mitra dagang.” ucap Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian PPN/Bappenas Laksmi Kusumawati dalam Seminar Nasional: Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

Sejak hari pertama menjabat sebagai Presiden AS, Trump menyetujui perintah eksekutif untuk mengenakan tarif sebesar 25 persen kepada Meksiko dan Kanada yang mulai efektif pada awal Februari 2025, yang kemudian diundur menjadi awal Maret 2025. Trump turut memberikan tarif sebesar 10 persen bagi seluruh barang impor dari Negeri Paman Sam ke China. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi untuk perekonomian AS sendiri maupun dunia.

Pengenaan tarif berpotensi meningkatkan inflasi Personal Consumption Expenditure (PCE) sebesar 0,6 persen pada tahun 2026, lalu dapat menurunkan daya beli masyarakat seiring kenaikan harga barang maupun jasa dan penurunan upah riil.

Kemudian juga bisa menyebabkan ketidakpastian iklim bisnis terkait hambatan perdagangan di masa mendatang, sehingga mempengaruhi Return of Investment (ROI), terutama sektor bisnis yang mengandalkan barang impor.

Terakhir, kebijakan tarif AS berpeluang menimbulkan tarif balasan bagi mitra perdagangan Internasional AS, sehingga bisa menurunkan daya saing produk ekspor AS.

“Apabila kita lihat dari perekonomian dunia, dengan adanya kebijakan dari Presiden Trump ini, maka Meksiko pun dengan pengenaan tarif 25 persen ini juga akan bisa mendorong potensi Meksiko mengalami perekonomian yang menurun (karena peningkatan biaya produksi perusahaan Meksiko, khususnya di bidang manufaktur), namun juga akan melakukan balasan kepada Amerika Serikat. Demikian pula dengan Kanada, potensi ini akan juga melakukan adanya balasan dan ini akan mengganggu kinerja perekonomian baik di Amerika Serikat, Kanada, ataupun global,” ungkap Laksmi.

Sama halnya seperti negara lain yang dikenakan tarif, China berpotensi melakukan balasan berupa pengenaan tarif pada komoditas ekspor pertanian AS, sehingga memunculkan perang dagang. Bagi negara lain di dunia, pengenaan tarif dari Trump bisa mengganggu kinerja perdagangan internasional.

^{_{Gubernur Bali I Wayan Koster (kanan) didampingi Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat meninjau stan UMKM pada Hari Ulang Tahun Kota Denpasar ke-237 di Denpasar, Bali, Kamis (27/2/2025).}}

Gubernur Bali I Wayan Koster menyebutkan ada rencana pembangunan beberapa ruas jalan baru di Kota Denpasar untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota Provinsi Bali itu.

Saat menjadi pemimpin upacara HUT ke-237 Kota Denpasar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Bali, Kamis, Koster mengatakan permasalahan macet di Denpasar sudah menjadi perhatian pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Denpasar, sehingga diputuskan pembangunan beberapa ruas jalan baru.

“Khusus untuk Denpasar akan dibangun jalan dan underpass baru yang terkoneksi dengan Kabupaten Badung yaitu pembangunan jalan baru Sunset Road menuju Mahendradata, Gatot Subroto Barat menuju Canggu, underpass Amad Yani, underpass Tohpati-Simpang Akasia menuju Simpang Padanggalak,” katanya.

Selain itu, kata dia, akan dibangun gedung parkir Sanur dan jalan shuttle dari parkir Sanur menuju Pelabuhan Sanur supaya tidak tidak terjadi kemacetan lagi.

Selain itu, Gubernur Bali mengungkapkan akan dioperasikan kembali bus Trans Metro Dewata secara lebih efektif.

“Pembangunan infrastruktur dan transportasi tersebut akan mampu mengatasi masalah kemacetan di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) utamanya Denpasar dan Badung,” ungkap Koster.

Untuk pembangunan jalan baru, pemprov dan pemda se-Bali menyiapkan anggaran Rp5 triliun. Uang tersebut bersumber dari APBD Bali, Badung, dan Denpasar.

“Infrastruktur jalan yang menghubungkan antarkota kabupaten se-Bali menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas,” katanya.

^{_{Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso memberi keterangan ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025).}}

 PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya apabila Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengelola aset dan dividennya pada Maret 2025, serta membidik peningkatan laba dengan bergabungnya Pertamina ke Danantara.

“Ya, kalau arahannya pemerintah (bergabung bulan Maret), ya harus bisa. Kami kan mengikuti saja arah pemerintah,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai proses bergabungnya Pertamina menjadi bagian dari Danantara yang ditargetkan untuk tuntas pada Maret 2025.

Selama ini, kata Fadjar, bagian keuangan dan SPPU (Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha) Pertamina sudah berkoordinasi dengan Danantara terkait dengan inbreng ke Danantara.

“Dari SPPU dan juga finance kami, ya, terus berkoordinasi dengan mereka,” ucapnya.

Fadjar menyampaikan bahwa dengan dibentuknya Danantara, Pertamina harus optimistis dan melihat hal tersebut sebagai hal yang positif.

“Mudah-mudahan bisa mengkapitalisasi kinerja yang Pertamina selama ini lakukan, sehingga mudah-mudahan ya bisa lebih meningkat lagi profitnya, bisa lebih tinggi lagi dividennya, bisa lebih bermanfaat lagi buat negara,” kata Fadjar.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro membenarkan semua Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) bakal dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Maret 2025.

Danantara akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. Danantara akan memegang dua holding, yakni operasional yang dipimpin oleh Dony Oskaria yang juga Wakil Menteri BUMN, serta bidang investasi yang dipimpin oleh Pandu Sjahrir.

Adapun Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, untuk langkah awal pemerintah baru memasukkan tujuh perusahaan pelat merah ke Danantara, yakni Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia dan MIND ID.

^{_{Bek sayap klub Belanda Go Ahead Eagles, Dean James, yang masuk dalam rencana proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).}}

 Wing back kiri Go Ahead Eagles Dean James masuk dalam rencana pemain naturalisasi Indonesia bersama dengan penjaga gawang Palermo Emil Audero dan gelandang bertahan Lommel SK Joey Pelupessy.

Dean James mempunyai darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur.

Pemain berusia 24 tahun tersebut kini telah memperkuat tiga tim selama berkarir yakni Jong Volendam, Volendam, dan Go Ahead Eagles.

Pemain kelahiran 30 April 2000 tersebut kini tercatat telah bermain sebanyak 22 penampilan di semua kompetisi bersama dengan Go Ahead Eagles. Dean juga telah mengemas satu gol dan dua assits di semua kompetisi.

Dean James mengawali karir dengan masuk akademi Ajax Amsterdam.

Kemudian pemain berpostur 1,77 meter tersebut pindah ke akademi Vollendam pada musim 2014/2015.

Usai tampil mengesankan mulai dari kelompok usia U-17, U-19 dan U-21, Dean kemudian dipromosikan ke FC Vollendam pada 1 Juli 2020.

Selama tiga musim membela FC Vollendam, Dean mencatatkan total 55 penampilan di semua kompetisi dengan membukukan dua gol dan dua assits.

Dean yang juga bisa beroperasi sebagai bek sayap kanan ini kemudian hengkang ke Go Ahead Eagles dengan status bebas transfer pada 18 Juli 2023.

^{Logo USAID.} 

Lebih dari 400 pegawai Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah diberhentikan dalam beberapa hari terakhir, New York Times mengabarkan.

Media AS itu, yang mengutip sejumlah pejabat dan karyawan USAID, juga melaporkan pemberhentian 36 pegawai Office of Transition Initiatives (OTI), unit USAID yang membantu negara mitra dalam transisi politik dan inisiatif demokrasi.

Dilaporkan pula, 200 dari pegawai USAID yang diberhentikan bekerja di biro bantuan kemanusiaan, sedangkan 200 lainnya di divisi “dukungan dan bantuan” yang menangani penyaluran bantuan untuk bencana alam dan konflik bersenjata.

Banyak pegawai yang dipecat telah bekerja di USAID selama 25 tahun dan punya pengalaman bertugas di zona konflik, termasuk di Suriah, Afghanistan, dan Ukraina.

Pada 2 Februari, miliarder Elon Musk, yang mengepalai departemen baru bernama DOGE (Department of Government Effectiveness), menyebut USAID sebagai “organisasi kejahatan” yang “harus dibubarkan.”

Musk juga mendaku bahwa Presiden Donald Trump setuju untuk menutup USAID dan proses penutupannya sedang berlangsung. Pendanaan USAID juga telah dibekukan.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang ditunjuk Trump sebagai penjabat kepala USAID, sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah akan meninjau ulang badan tersebut untuk memastikan bahwa program-programnya didanai sesuai kebijakan luar negeri pemerintah AS

^{_{File – Seorang pekerja mengawasi kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara, pada 18 Desember 2024}}

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah langkah strategis yang bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di tengah ketidakpastian global, ia menilai kinerja ekonomi Indonesia tetap tangguh dan mengungguli banyak negara maju maupun berkembang.

“Kalau dilihat dari PDB kita berdasarkan paritas daya beli, PDB kita tiga kali lipat lebih besar,” kata Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis.

Ia menambahkan, berdasarkan indeks pembelian berbasis konsumsi, nilai ekonomi Indonesia mencapai US$4,8 triliun.

“Artinya, saat ini kita merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedelapan di dunia,” ujarnya.

Sebagai langkah strategis untuk mendongkrak perekonomian, Hartarto menjelaskan, Indonesia tengah menjajaki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Gulf Cooperation Council (GCC).

Total ekonomi gabungan negara-negara GCC, yakni Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar, mencapai sekitar US$2 triliun dan melayani populasi 50 juta jiwa.

“Indonesia tengah merundingkan FTA dengan GCC yang akan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi kita yang mencapai US$1,3 triliun dan populasi 280 juta jiwa,” tutur Hartarto.

Lebih lanjut, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2025 akan menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah sebesar 8 persen.

Ia mengakui, meski target tersebut ambisius, bukan berarti mustahil untuk dicapai.

Secara historis, Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata 7,3 persen dari tahun 1986 hingga 1997, dan mencapai puncaknya pada 8,2 persen pada tahun 1995 karena transformasi ekonomi di sektor manufaktur

. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, Hartarto menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan.

Untuk mendorong perekonomian pada triwulan I 2025, kebijakan tersebut antara lain menaikkan upah minimum provinsi, mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, dan menyalurkan tunjangan hari raya keagamaan.

Pemerintah juga memaksimalkan program makanan bergizi gratis, menyalurkan kredit usaha rakyat, dan menggenjot realisasi panen padi.

​​Selain itu, pemerintah terus menggenjot program hilirisasi yang terbukti efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Misalnya, ekspor produk hilir nikel mencapai US$33,52 miliar pada 2023 dan diproyeksikan mencapai US$40 miliar pada 2024—peningkatan yang mengesankan sekitar 800 persen dari US$4 miliar pada 2017.

“Pemerintah tengah mendorong hilirisasi di berbagai industri, termasuk sektor otomotif,” kata Hartarto.

Program hilirisasi tersebut didukung oleh pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian daerah, termasuk di Gresik, Jawa Timur, yang produksi emasnya terus meningkat.

Peningkatan produksi emas dalam negeri akan didukung oleh peluncuran bank emas batangan, yang tidak hanya memperkuat industri pertambangan tetapi juga bertindak sebagai penyangga ekonomi terhadap fluktuasi pasar global.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan cadangan devisa dari ekspor, pemerintah telah memperkenalkan peraturan baru tentang pendapatan devisa dari ekspor sumber daya alam.

Berdasarkan peraturan ini, yang mulai berlaku pada 1 Maret, eksportir harus menyetorkan 100 persen dari pendapatan devisa mereka dari ekspor sumber daya alam ke bank domestik selama minimal 12 bulan.

Kebijakan ini diharapkan dapat menambah US$80 miliar pada cadangan devisa Indonesia.

^{_{Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi (kanan) memberi ucapan selamat kepada Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii usai dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang baru di Jakarta, Jumat (21/2/2025)}}

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melantik Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang baru di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat.

Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menggantikan Marsekal Madya TNI Kusworo yang saat ini telah memasuki usia pensiun.

“Selamat kepada Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii yang telah menerima amanah menjadi Kepala Basarnas. Saya yakin dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, akan dapat membawa Basarnas ke arah yang lebih baik lagi,” ujar Menhub Dudy saat memberikan sambutan dalam pelantikan tersebut.

Menhub Dudy mengatakan, Basarnas sebagai institusi berperan penting dalam misi pencarian dan pertolongan di tanah air.

Dia menekankan bahwa Basarnas mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga keselamatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi darurat, kecelakaan transportasi, hingga bencana alam.

“Saya berharap Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dapat menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi,” terangnya.

Menhub Dudy turut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Basarnas atas kerja keras dan pengabdian yang tak kenal lelah.

Sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan, tugas Basarnas bukan hanya menjadi tanggung jawab yang biasa, melainkan merupakan tugas mulia yang sangat berarti bagi masyarakat Indonesia.

Menhub juga mengajak seluruh jajaran Basarnas untuk terus mengedepankan profesionalisme, integritas, dan semangat kemanusiaan dalam setiap tugas yang diemban.

“Keselamatan dan keamanan adalah prioritas utama yang tidak boleh diabaikan,” tambahnya.

Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dilantik sebagai Kepala Basarnas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden Nomor 34/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Penunjukan ini juga tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Kepada Marsekal Madya TNI Kusworo, Menhub Dudy mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kontribusinya selama memimpin Basarnas.

“Terima kasih kepada Bapak Kusworo yang sudah bekerja keras selama mengemban tugas menjadi kepala Basarnas. Semoga sehat selalu dan dapat terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa,” imbuh Menhub.

Turut hadir dalam acara pelantikan, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, serta para Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenhub dan Basarnas.

^{_{Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad}}

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons soal adanya instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah, dengan menyerahkan urusan itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Meski demikian, dia enggan menanggapi lebih jauh terkait instruksi Megawati Soekarnoputri yang baru dikeluarkan pada Kamis (20/2) tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada Kamis (20/2), khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” katanya.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

Diketahui setelah pelantikan pada Kamis (20/2) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

^{_{Petugas menyiapkan tempat untuk pendamping kepala daerah di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Monumen Nasional menutup sementara kunjungan wisatawan umum saat berlangsungnya acara gladi bersih dan pelantikan kepala daerah Pilkada 2024 pada 19-20 Februari 2025 dan dibuka kembali seusai acara.}}

Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

“Upacara pelantikan tersebut akan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu.

Yusuf mengatakan pelantikan kepala daerah itu merupakan pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Sebanyak 961 kepala daerah yang dilantik itu terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Mereka akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.

Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik.

Sebelum pelantikan, para kepala daerah terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta.

Yusuf mengatakan pelantikan kepala daerah itu merupakan momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa sebanyak 481 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis mulai pukul 10.00 WIB.

Sebelum menjalani pelantikan, 481 pasangan calon kepala daerah itu akan mengikuti pengarahan oleh Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada pukul 07.00 WIB.

Selanjutnya, sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025.

^{_{Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2024).}} 

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

“Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR RI yang hadir.

Adapun RUU tersebut disetujui dalam rapat yang dihadiri oleh 311 dari 579 Anggota DPR RI, yang mencakup seluruh perwakilan fraksi partai politik di DPR RI. Persetujuan itu pun dilakukan setelah berbagai fraksi menyampaikan persetujuannya terhadap RUU tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa pembahasan RUU Minerba itu dilaksanakan secara intensif, rinci, dan cermat, dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Menurut dia, pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan tambang, mulai dari usaha kecil menengah, koperasi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, diperlukan sebagai wujud demokrasi ekonomi yang inklusif.

“Perkenankan kami menyerahkan RUU Minerba untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini,” kata Doli.

Adapun sejumlah poin revisi dalam RUU tersebut di antaranya, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini berubah menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang.

Skema itu diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk BUMD.

DPR dan pemerintah pun sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Sebaliknya, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

Kemudian pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam RUU Minerba. Pemberian izin itu pun sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.