Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (tiga kiri), mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (empat kanan), Gubernur dan Wagub Jakarta Terpilih Pramono Anung (empat kiri) – Rano Karno (dua kanan), Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (lima kiri), dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan (kiri) serta sejumlah pejabat dan mantan pejabat lainnya menghadiri akhir rangkaian perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu (12/2/2025).
Sejumlah tokoh mulai dari Mahfud MD, Anies Baswedan, Gubernurdan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan menghadiri akhir perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu.
Tampak di lokasi, sejak pukul 13.10 WIB, mereka berarak dari Gapura Chinatown menuju Pancoran Chinatown Point.
Tokoh-tokoh tersebut tampak mengenakan kostum Tionghoa untuk merayakan Cap Go Meh.
Melihat kedatangan tokoh-tokoh tersebut, warga di sekitar Glodok Pancoran berbondong-bondong mengikuti perarakan.
“Pak Anies, Pak Anies. Pak Mahfud, Pak Mahfud,” teriak ibu-ibu histeris saat mengikuti perarakan itu.
Perarakan tersebut pun menjadi semakin meriah diiringi oleh pertunjukan Barongsai dan musik-musik bertemakan Imlek.
Tepat di lokasi acara, para pejabat menduduki bangku terdepan sambil menikmati mata acara ditampilkan, salah satunya Tarian Betawi.
Para warga yang ikut berarak dari Gapura Chinatown pun tampak enggan meninggalkan lokasi demi melihat tokoh-tokoh yang hadir dalam perayaan tersebut.
Para warga tampak memenuhi area sekitar tempat perayaan itu bahwa lebih banyak lagi yang duduk di pinggir sepanjang Jalan Pancoran.
Dubes Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong dalam Jumpa Pers Tahunan di Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta, Rabu (12/2/2025
Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong mengatakan negaranya dan Indonesia telah sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan hingga 18 miliar dolar AS (sekitar Rp294,7 triliun) pada tahun ini, di tengah terus berkembangnya kemitraan strategis.
“Kedua pihak sepakat untuk segera meningkatkan perdagangan dua arah menjadi 18 miliar AS,” kata Dubes Ta Van Thong dalam Jumpa Pers Tahunan di Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta, Rabu.
Ta Van Thong mencatat bahwa Indonesia saat ini merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Vietnam. Sementara Vietnam sendiri merupakan mitra dagang terbesar keempat Indonesia di antara negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Perdagangan dua arah di antara kedua negara terus tumbuh positif, meningkat dari 9 miliar dolar AS (sekitar Rp147,3 triliun) pada 2019 menjadi lebih dari 16,7 miliar dolar AS (sekitar Rp273,3 triliun) pada 2024.
Mengingat hubungan kemitraan strategis yang terus berkembang di antara keduanya, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan tersebut hingga 18 miliar dolar AS (sekitar Rp294,7 triliun) pada tahun ini.
Untuk mencapai target tersebut, Ta Van Thong mengatakan negaranya mendorong para pelaku bisnis untuk berinvestasi di pasar masing-masing, terutama di area baru seperti industri halal, ekonomi digital, ekonomi hijau, transisi hijau, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Dia juga mengatakan bahwa perusahaan dan korporasi terkemuka Vietnam seperti VinFast dan FPT telah aktif mempromosikan investasi di Indonesia.
“Vietnam Airlines dan VietJet Air telah membuka banyak rute yang menghubungkan Hanoi dan Kota Ho Chi Minh dengan Jakarta, dan Bali di Indonesia, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pariwisata bilateral. Hal ini terbukti dari peningkatan signifikan jumlah wisatawan Indonesia ke Vietnam akhir-akhir ini,” katanya.
Sementara itu, Ta Van Thong juga menyebutkan bahwa pada tahun ini, Vietnam dan Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 sekaligus dan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara.
Untuk itu, dia menilai Tahun 2025 sebagai tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara.
“Saya yakin bahwa persahabatan dan kerja sama antara kedua negara akan terus berkembang, memenuhi aspirasi bersama rakyat kita. Bersama-sama, kita akan bekerja untuk meningkatkan kemitraan strategis Vietnam-Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi sebagaimana disepakati oleh para pemimpin tingkat tinggi kedua negara,” demikian katanya.
Real Madrid kembali menghadapi Manchester City di Liga Champions, dan kali ini mereka bertemu di play-off fase gugur babak 16 besar.
Pelatih Carlo Ancelotti menyebutkan bahwa dia selalu dibuat pusing saat beradu taktik dengan Pep Guardiola.
“Saya menghormatinya (Guardiola) karena dia salah satu pelatih yang terbaik, atau bahkan yang terbaik. Selalu menjadi mimpi buruk mempersiapkan pertandingan melawan City karena dia selalu punya ide,” kata Ancelotti yang dikutip Forbes pada Selasa.
Ini menjadi pertemuan keempat bagi Madrid dan City. Pada beberapa tahun sebelumnya, Madrid dan City telah bertemu di semi-final atau perempat-final Liga Champions.
Madrid menjadi juara pada tahun 2022 dan 2024, sementara City pada tahun 2023. Musim ini, kedua tim berhadapan dalam babak play-off setelah gagal finis delapan besar di fase liga. Pelatih Carlo Ancelotti menyebutkan bahwa pertandingan dengan City sudah seperti Clasico di era modern, karena kedua tim sudah sering bertemu.
“Sekarang terasa seperti laga Clasico, karena kami sudah bermain melawan mereka selama bertahun-tahun. Saya masih menganggap City sebagai salah satu tim terbaik di Eropa. City memiliki pelatih terbaik (Pep Guardiola) dalam kompetisi ini,” ujarr Ancelotti.
Manchester City akan menjadi tuan rumah di pertandingan leg pertama pada Rabu (12/2) dini hari WIB, dan delapan hari kemudian giliran Real Madrid yang menjamu Th
Wakil Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muhammad Qodari menyampaikan kata sambutan pada pelantikan dan pengukuhan pengurus DePA-RI Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodarimengajak para advokat yang tergabung dalam Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) meneladani semangat sosok pendekar hukum Alm Prof Dr (Iur) H. Adnan Buyung Nasution, S.H.
Dalam keterangan pers DePA-RI, Minggu, M Qodari mengapresiasi komitmen dan kiprah Almarhum Adnan Buyung Nasution dalam mengupayakan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
Wakil Kepala Staf Kepresidenan bahkan mengusulkan agar DePA-RI membuat kurikulum pengajaran tentang kiprah Pendekar Hukum Indonesia yang juga dikenal sebagai Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.
Pernyataan tersebut dikemukakan M Qodari pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD DePA-RI wilayah Jakarta Raya dan Rapat Pimpinan Nasional 1 (Rapimnas 1) di Jakarta pada 7 Februari 2025.
Dalam acara itu, Ketua Umum DePA-RI TM. Luthfi Yazid juga menyampaikan pesan untuk pengurus baru yang dikukuhkan baik dari DPD DePA-RI Jakarta Raya dan seluruh DPC Jakarta.
Ia meminta para advokat tersebut agar mampu menjaga integritas dan etika sebagai advokat yang selalu siap memberikan bantuan sejalan dengan istilah Justitia Omnibus atau keadilan bagi semua.
Para advokat juga diminta untuk meningkatkan keterampilannya dengan memperbanyak edukasi lewat berbagai kursus dan pelatihan sehingga kemampuan yang dimiliki dapat terasah.
Ketua Umum DePA-RI itu, meminta para anggotanya agar tidak pernah berhenti belajar dan menjadi pembelajar sepanjang masa.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto yang juga menghadiri acara tersebut ikut memberikan pesan kepada para advokat DePA-RI untuk bisa beradaptasi dengan baik menghadapi tantangan di era digital. Ada tiga hal yang menjadi poin pembahasannya.
Pertama, para advokat perlu fasih dengan digitalisasi. Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, Chat GPT atau DeepSeek harus pula diikuti. Apabila tidak dipahami, profesi advokat mungkin saja tergerus.
Kedua, Bambang mengatakan agar para advokat memantaskan diri dalam dunia yang begitu cepat berubah. Artinya, setiap advokat dituntut untuk menjadi pemecah masalah dalam setiap hal yang ditanganinya.
“Dalam setiap keadaan yang sulit akan selalu ada peluang. Itulah yang harus dimanfaatkan para advokat,” tutur pengacara dan arbiter dengan sapaan akrab BW itu.
Terakhir, advokat harus memahami perkembangan geopolitik dunia sehingga dapat memahami dampak bagi pekerjaannya di masa mendatang.
BW mencontohkan, misalnya, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS harus dikaji dampaknya, termasuk terhadap profesi hukum.
Dalam Rapimnas 1 DePA-RI tersebut, dibahas banyak hal mulai dari isu pendidikan lanjutan, pengangkatan dan penyumpahan advokat, peningkatan kompetensi advokat, kerja sama dengan institusi penegak hukum, perguruan tinggi dan pemerintah; pembentukan Dewan Kehormatan, pembentukan Dewan Pakar, hingga pembelaan anggota.
Acara itu mengukuhkan sosok Kunthi Dyah Wardani S.H., M.H., CRA. sebagai Ketua DPP DePA-RI Jakarta.
Selanjutnya, posisi lainnya yang dikukuhkan yaitu Wakil Ketua DPD DePA-RI Jakarta Raya diisi sosok Suntan Satriareva, S.H., CLA dan Sekretaris DPD DePA-RI Jakarta Raya diisi perannya oleh Aldhi Setyawan Pratama, S.H., M.H., CRA.
Ketua DPD DePA-RI Jakarta Raya dalam pidatonya setelah dilantik dan dikukuhkan mengatakan bahwa tugas yang ia terima tidaklah ringan.
Berbagai tantangan ke depan akan menghadang seperti soal ketidakmerataan akses keadilan, lemahnya penegakan hukum, perubahan regulasi, kondisi ekonomi global dan lain-lain. Tetapi ia menyatakan optimistis dirinya akan sanggup menakhodai dan memajukan DPD DePA-RI di wilayah Jakarta Raya.
Dalam acara itu hadir juga Hakim Tinggi Jakarta Dr Fauzan, S.H., M.H, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dr Dahnil Anzar Simajuntak, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Brigjen Pol (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P.
Hadir pula memberikan sambutan secara daring, yaitu Hakim Agung Dr Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H dan Komisioner Komisi Yudisial Pro. Dr Mukti Fajar Nur Dewata, S. H., M.Hum
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak kepada seluruh pihak untuk mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Menurut dia, semua pihak tak perlu berpolemik di publik tentang anggaran pembangunan calon ibu kota baru Republik Indonesia itu karena Otorita IKN menegaskan bahwa pembangunan akan terus dilanjutkan.
“Mari kita ikuti arahan Presiden Prabowo yang sudah menyampaikan untuk saat ini fokus penyelesaian pembangunan kantor legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya,” kata Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Dia meyakini bahwa Presiden Prabowo akan memutuskan yang terbaik untuk membangun IKN dengan mempertimbangkan segala sesuatunya secara terukur.
“Tantangannya sekarang adalah pada implementasi di jajaran pemerintahan. Penting untuk fokus mengikuti semua arahan Presiden Prabowo tanpa kecuali,” kata dia.
Dia optimistis pembangunan IKN akan terus berjalan dan menjadi terobosan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia, setelah beberapa waktu lalu mengunjungi langsung IKN.
“Ketika kami Pimpinan MPR dipimpin Pak Ketua MPR RI Ahmad Muzani datang ke IKN beberapa waktu lalu, perkembangan juga berlangsung cepat,” katanya.
Selain itu, dia pun mengajak kepada para legislator untuk menjadi juru bicara bagi pembangunan IKN. Menurutnya sosialisasi tentang IKN bisa dilakukan ketika bertemu dengan mitra-mitra luar negeri.
“Semua ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan untuk kebijakan Presiden Prabowo terkait IKN,” kata dia.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) memberi keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan tegas bila ada ancaman teror yang coba dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.
“Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikannya ketika ditanyakan ihwal adanya ancaman pelaksanaan MBG di wilayah Papua, dan kaitannya dengan penyusupan gerakan Organisasi Papua Merdeka di dalamnya.
“Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir, dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia, dan jangan coba-coba mengancam,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa program MBG dilandasi oleh niat baik Presiden RI Prabowo Subianto untuk perbaikan gizi anak-anak di tanah air, tak terkecuali anak-anak di Papua.
“Yang pertama, niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah untuk memberikan makan gratis bagi anak-anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Papua,” kata dia.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Jumat mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan TNI dan Polri.
“Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dihubungi ANTARA di Jakarta.
Adapun Rabu (5/2), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika melakukan ancaman terhadap sekolah di Papua yang menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri,” kata Hasan dalam pesan tertulis di Jakarta
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan tidak mempedulikan isu politik yang coba dihembuskan terhadap pelaksanaan MBG di Papua sebab program tersebut merupakan tugas kemanusiaan.
“Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” kata Sjafrie usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Ketua Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla (tiga dari kanan) dalam konferensi pers Penutupan Musyawarah Nasional NU 2025 di Jakarta, Kamis (6/2/2025)
“Pemerintah perlu mempercepat pembentukan Lembaga PDP agar Undang-Undang PDP benar-benar bisa dijalankan dengan otoritas kelembagaan yang jelas,” kata Ketua Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.
Ulil juga menegaskan pentingnya Lembaga PDP berdiri secara independen untuk menghindari intervensi saat menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya.
“Meski Lembaga PDP ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, namun lembaga ini tidak boleh menjadi subordinasi eksekutif atau berada di bawah kementerian, mengingat UU PDP tidak hanya mengikat sektor-sektor swasta, tapi juga lembaga publik,” ucapnya.
Ia menegaskan, UU PDP yang sudah disahkan pada tahun 2022 tidak akan berjalan efektif tanpa adanya lembaga PDP sebagai pemegang otoritas yang bertugas melindungi keamanan data masyarakat di dunia digital.
“Keberadaan Lembaga PDP sebagai data protection authority (otoritas keamanan data) akan menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi,” tuturnya.
Ulil juga menyoroti kebocoran data pribadi yang selama ini banyak terjadi di lembaga-lembaga pemerintah. Untuk itu, dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki, lembaga PDP harus didesain dengan kuat dan independen.
Lembaga PDP ini, lanjut Ulil, tidak harus benar-benar baru, tetapi bisa mentransformasi lembaga yang sudah ada, misalnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dengan memberi kewenangan-kewenangan baru sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP.
“Kewenangan lain yang sekarang ini dipegang kementerian/lembaga bisa diintegrasikan dalam lembaga PDP ini agar terhindar dari tumpang tindih,” tuturnya.
Konbes NU juga merekomendasikan agar DPR RI dan pemerintah segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang belum disahkan setelah melewati proses yang panjang.
“Nahdlatul Ulama mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk memasukkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ke dalam prolegnas (program legislasi nasional) untuk segera dibahas dan disahkan,” ujar Ulil.
Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset perlu pelibatan serta dukungan publik yang kuat dan bermakna.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan,Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Maliki membeberkan tiga strategi pengurangan kemiskinan di Indonesia.
“(Pertama), pengurangan beban pengeluaran melalui Kartu Kesejahteraan,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia menyatakan bahwa Kartu Kesejahteraan memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran dan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Hal ini termasuk bantuan sosial dalam bentuk program seperti bantuan tunai langsung (BLT), subsidi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin.
Selain itu juga jaminan sosial yang memberikan akses universal ke layanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja informal, dan bantuan lanjut usia atau penyandang disabilitas.
Subsidi layanan dasar seperti subsidi listrik, air bersih, dan bahan bakar minyak (BBM) juga diberikan melalui mekanisme Kartu Kesejahteraan, sehingga memastikan daya beli kelompok miskin tetap terjaga.
Strategi kedua ialah peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha yang dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui beberapa cara. Mulai dari permodalan usaha mikro yang memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah bagi pelaku usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka.
Selanjutnya yaitu pelatihan dan pendampingan melalui program pelatihan kewirausahaan berbasis kebutuhan pasar dan pendampingan manajemen bisnis untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian, ekspansi pasar dengan memfasilitasi pelaku usaha memasarkan produk mereka melalui platform digital, koperasi, dan pasar lokal.
Pembebasan pajak atau insentif fiskal turut diberikan bagi usaha mikro guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Adapun strategi terakhir ialah pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah yang menjadi fondasi penting mendukung peningkatan kualitas hidup dan akses ekonomi.
Tiga upaya yang disiapkan oleh pemerintah ialah peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan dengan membangun sekolah, puskesmas, dan balai latihan kerja di daerah tertinggal untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia.
Berikutnya adalah layanan transportasi dan akses digital dengan memperluas jaringan jalan, listrik, serta internet guna membuka konektivitas terpencil.
“(Terakhir), penguatan kawasan ekonomi lokal (dengan) pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis potensi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi,” kata Maliki.
Tangkapan layar – Peristiwa kecelakaan di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, Rabu (5/2/2025)
Gerbang Tol (GT) Ciawi 2 ditutup sementara akibat kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut, dan kendaraan dialihkan ke GT Bogor 2 selama penanganan berlangsung.
“Ada penanganan kecelakaan di GT Ciawi 2 ditutup sementara,” tulis PT Jasa Marga di media sosial X resmi dikutip di Jakarta, Rabu.
Pada keterangan tersebut PT Jasa Marga menyatakan bahwa jalan tol Ciawi kilometer 42 sampai dengan kilometer 41 arah Jakarta padat dikarenakan terjadi kecelakaan.
Untuk itu kendaraan yang akan masuk atau keluar ke GT Ciawi 2 dialihkan sementara ke GT Bogor 2.
Saat ini proses penanganan kecelakaan lalu lintas masih terus berlanjut.
Sebelumnya, Kecelakaan lalu lintas terjadi di Gerbang Tol Ciawi, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Rabu dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, diduga akibat truk mengalami rem blong sehingga mengakibatkan bangunan gerbang tol hancur dan beberapa korban tergeletak di aspal dengan kondisi mengenaskan.
Berdasarkan rekaman video amatir berdurasi 17 detik yang diterima ANTARA menyebutkan bahwa kecelakaan itu baru saja terjadi.
“Kecelakaan Gerbang Tol Ciawi, Gerbang Tol Ciawi, rem blong, rem blong, duh banyak, nggak tahu korbannya ada berapa. Gerbang Tol Ciawi, kecelakaan barusan, parah-parah,” ucap pria perekam video tersebut.
Dirtipideksus Brigjen Pol. Helfi Assegaf (kedua dari kanan) menunjukkan barang bukti pengungkapan kasus penyelundupan ilegal dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Selama kurun waktu empat bulan terakhir ini, Tipideksus melalui Satgas Pengawasan Importasi Ilegal berhasil melakukan pengungkapan di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dengan nilai barang kurang lebih Rp51 miliar dengan nilai total kerugian negara karena tindak pidana ini mencapai Rp64 miliar,” kata Dirtipideksus Brigjen Pol. Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Kasus pertama yang dipaparkan adalah penyelundupan tali kawat baja oleh PT NRS yang berlokasi di Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat.
Dijelaskan oleh Brigjen Pol. Helfi bahwa modus operandi yang digunakan dalam kejahatan ini adalah PT NRS mengimpor tali kawat baja dari Korea Selatan, Portugal, India, dan Singapura serta melakukan pembelian dari beberapa perusahaan dalam negeri dengan mengganti nomor pos tarif atau kode harmonized system (HS) pada dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
“Dari yang seharusnya tali kawat baja menjadi batang kecil untuk menghindari pendaftaran barang wajib SNI dan tidak melakukan pembayaran biaya masuk PPh, PPN, dan DM dengan nilai barang sebesar Rp16,982 miliar yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp21,56 miliar,” ucapnya.
Dalam kasus ini, kata dia, RH selaku Direktur Utama PT NRS ditetapkan sebagai tersangka. Adapun barang bukti yang disita adalah 45 gulung kawat baja berdiameter 25 milimeter–45 milimeter.
Selanjutnya, kasus kedua yang berhasil diungkap adalah penyelundupan rokok di pergudangan penyimpanan rokok di Kampung Parung, Serang, Banten.
Ia mengatakan, modus operandi yang dilakukan pelaku adalah produsen menempelkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Pita tanda pelunasan sigaret kretek tangan (SKT) dengan isi 10 batang atau 12 batang, ditempelkan pada sigaret kretek mesin dengan isi 20 batang. Rokok-rokok yang ditemukan di lokasi pergudangan dijual ke masyarakat seolah-olah pita cukainya sudah dilunasi dan seolah-olah rokok yang diedarkan atau dilekatkan pita cukai adalah legal,” ucapnya.
Pada proses penjualannya, kata dia, sopir ataupun sales berkeliling menawarkan produk tersebut pada toko-toko kecil di Provinsi Banten maupun daerah sekitarnya.
Nilai barang yang ditemukan senilai Rp13,160 miliar dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp26,280 miliar. Barang bukti yang disita yaitu sebanyak 511.648 bungkus rokok dengan berbagai merek.
Berikutnya, kasus ketiga yang diungkap adalah penyelundupan barang elektronik yang berlokasi di sebuah komplek pergudangan di Cikupa, Tangerang, Banten.
Brigjen Pol. Helfi mengungkapkan, penyelundupan itu dilakukan oleh PT GIA. Dalam melakukan aksinya, PT GIA menyewa tempat pada PT II sebagai tempat produksi dan perdagangan elektronik yang tidak memiliki standar sertifikasi SNI.
“Kemudian, dilakukan pengecekan dan kami bisa mendapatkan barang bukti berupa smart TV, digital TV, mesin cuci, setrika listrik, LED TV, speaker, TV rekondisi, remot TV, dan lain-lain. PT GIA menawarkan produk melalui media daring atau e-commerce seperti Shopee dan TikTok,” ujarnya.
Barang bukti yang diamankan sebanyak 2.406 elektronik tanpa SNI. Penjualan dilakukan di media sosial dengan total nilai barang Rp18 miliar dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5,617 miliar.
Terakhir, kasus yang berhasil diungkap adalah penyelundupan suku cadang kendaraan palsu yang berlokasi di toko SA dan gudang di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebuah gudang di Komplek Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan sebuah percetakan di Kalideres, Jakarta Barat.
Diungkapkan oleh jenderal bintang satu tersebut, modus dalam kasus ini adalah seorang warga negara China berinisial VV (30) mendatangi toko SA untuk menawari barang-barang suku cadang sesuai dengan daftar yang ia tawarkan.
Kemudian, pemesan membuat kesepakatan dan dibuat surat pesanan. Dikomunikasikan pula terkait teknis pembayaran maupun pengiriman.
“Pembayaran dibayar tunai langsung di tempat. Kemudian, toko SA hanya tahu dia barang sampai ke gudang. Mereka tidak tahu proses pengiriman dari China ke Indonesia, tapi barang tiba-tiba sudah sampai di gudang,” ujarnya mengungkapkan.
Dari hasil penyelidikan Dittipideksus, kata dia, VV datang ke Jakarta hampir setiap tiga bulan sekali.
Sejumlah barang bukti yang disita antara lain 1.396 dus kampas rem berbagai merek, di antaranya Toyota, Honda, dan Daihatsu, tiga mesin potong, empat mesin cetak, satu mesin lem pres, dan satu mesin jahit.
“Dari tindak pidana tersebut, nilai barang yang kita bisa sita, yaitu Rp3 miliar yang mengakibatkan kerugian negara Rp10,8 miliar,” ucapnya.
Pemilik toko SA yang berinisial KJ (48) kini ditetapkan sebagai pihak terlapor. Adapun VV saat ini masih dalam tahap profiling oleh kepolisian dan imigrasi.
“Kami sudah beberapa bulan pelacakan dan kita akan koordinasi terus dengan Dirjen Imigrasi untuk profiling yang bersangkutan,” ucapnya.
Para tersangka dalam keempat kasus tersebut terancam pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara dan denda.
Pada akhir paparannya, Brigjen Pol. Helfi mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pembelian barang-barang yang tidak memiliki SNI karena berisiko bahaya bagi pengguna.
“Dipastikan bahwa mereka melakukan itu secara masif bersama-sama dan perlu kewaspadaan kita semua,” ujarnya.
